adminPolitik Etis sering disebut sebagai babak baru dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Digaungkan pada awal abad ke-20, kebijakan ini diklaim bertujuan untuk membalas budi kepada rakyat pribumi. Namun, di balik narasi “kemajuan,” implementasi kebijakan ini, terutama dalam pendidikan, menyimpan banyak mitos.
Secara teori, Politik Etis mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi. Program edukasi inilah yang sering dianggap sebagai pembuka gerbang akses pendidikan bagi kaum pribumi. Pemerintah kolonial membangun beberapa sekolah, memberikan kesan adanya niat baik untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
Namun, realitas di lapangan jauh berbeda dari klaim tersebut. Akses pendidikan yang diberikan sangatlah terbatas. Mayoritas sekolah yang didirikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit pribumi dan sebagian kecil masyarakat kota. Rakyat jelata di pedesaan masih jauh dari jangkauan pendidikan.
Kurikulum yang diajarkan pun cenderung bersifat Eropa sentris, dengan tujuan utama melahirkan pegawai administrasi rendahan untuk kepentingan kolonial. Tidak ada upaya serius untuk mengembangkan pendidikan yang berakar pada budaya dan kebutuhan lokal. Ini adalah bentuk kontrol yang halus.
Pendidikan yang diberikan Belanda juga memiliki dampak negatif. Sistem kelas yang diterapkan menciptakan stratifikasi sosial baru di kalangan pribumi. Mereka yang berpendidikan kolonial seringkali merasa lebih unggul, menjauhkan diri dari akar budaya bangsanya sendiri.
Ironisnya, pendidikan yang terbatas ini justru melahirkan kaum intelektual pribumi yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Mereka menyadari ketidakadilan dalam sistem kolonial dan menggunakan pengetahuan yang didapat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini adalah buah tak terduga dari kebijakan tersebut.
Meskipun Politik Etis digembar-gemborkan sebagai kebijakan moral, motivasi utamanya tetaplah kepentingan ekonomi dan politik Belanda. Pendidikan adalah alat untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan mengamankan sumber daya alam. Bukan semata-mata kemajuan untuk pribumi.
Oleh karena itu, narasi Politik Etis sebagai pembawa akses pendidikan luas bagi seluruh rakyat pribumi adalah sebuah mitos. Kebijakan ini lebih merupakan strategi kolonial yang cerdik. Realitasnya, pendidikan hanya dinikmati segelintir orang dan dalam kerangka yang sangat terbatas.