adminPendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, dan konstitusi Indonesia secara tegas mengamanatkan alokasi dana yang memadai untuk sektor ini. Namun, bagaimana realita pembiayaan, khususnya pada tahap awal pendidikan, sejalan dengan mandat tersebut? Artikel ini akan menyoroti tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan Anggaran Pendidikan awal, dari mandat konstitusi hingga realita di lapangan.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) secara jelas menyatakan bahwa negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Mandat ini merupakan wujud komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tanggal 10 April 2025, di Kantor Pusat Bappenas Jakarta, para ahli ekonomi dan pendidikan membahas proyeksi alokasi dana untuk tahun anggaran 2026, dengan fokus khusus pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar.
Meski komitmen konstitusional sudah jelas, realita di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah efektivitas penyerapan anggaran. Berdasarkan laporan internal Kementerian Keuangan per 31 Desember 2024, penyerapan Anggaran Pendidikan untuk program PAUD di beberapa daerah, seperti Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Rembang, masih menunjukkan variasi. Misalnya, penyerapan di Cianjur mencapai 88%, sementara di Rembang 92%. Data ini dikumpulkan oleh tim audit Inspektorat Jenderal setiap triwulan. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan dana tersebut benar-benar sampai dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan awal, bukan hanya sekadar memenuhi kuota.
Selain itu, kendala birokrasi dan minimnya pengawasan di tingkat daerah juga dapat menghambat optimalisasi Anggaran Pendidikan. Sebagai contoh, laporan dari Komisi X DPR RI pada kunjungan kerja reses tanggal 5 Maret 2025 ke beberapa provinsi menemukan bahwa sosialisasi mengenai petunjuk teknis penggunaan dana seringkali belum maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah atau lembaga PAUD mengalami kesulitan dalam pelaporan dan penggunaan dana sesuai peruntukannya.
Optimalisasi Anggaran Pendidikan awal membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi, dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang cerdas dan kompeten sejak usia dini.